- BPJS PBI kepada Guru Honor dan Penggali Kubur dan Bilal Mayit
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, meminta Wali Kota Medan untuk tetap mempertahankan dan tidak memotong gaji honor Pegawai Harian Lepas (PHL) dan Kepala Lingkungan (Kepling).
Hal itu diungkapkannya terkait Surat Edaran Pemerintah Kota Medan No. 900/0647, untuk mengurangi honor Pegawai Harian Lepas (PHL) dan Kepala Lingkungan (Kepling) tertanggal 5 Februari 2021 dari dari Rp3,2 juta lebih menjadi Rp3 juta/bulan dan dipotong untuk BPJS Nakes dan BPJS Naker.
Audiensi masyarakat ke Wkl.Ketua DPRD Medan terkait gaji THL yg dikurangi oleh pemko medan.
Menurut Rajudin, penghematan anggaran bisa di lakukan dari sumber lain, bukan mengorbankan PHL dan Kepling. Terlebih para Kepling, kata Rajudin, merupakan ujung tombak pemerintahan paling bawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat hampir 24 jam secara terus menerus. “Jika alasan penghematan, bisa di lakukan dari yang lain, seperti mengurangi kegiatan Bimtek ASN, perjalanan dinas ASN terutama pejabat eselon 2, 3 dan 4,” tegasnya.
Audiensi guru-guru PAI Inpassing Kemenag di ruang Wkl. Ketua DPRD Medan
Sebab bagaimanapun, lanjut Politisi dan Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan itu menjelaskan bahwa, anggaran honor PHL dan Kepling telah melalui pembahasan yang sangat strategis dalam APBD Kota Medan tahun 2020 yang telah dibahas oleh DPRD Kota Medan, Tima Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Kelompk Pekerja dan masyarakat.
“ Masalah penetapan besaran honor PHL dan Kepling telah di Paripurnakan melalui pembahasan yang sangat strategis dalam APBD Kota Medan tahun 2020 yang telah dibahas oleh DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Kelompk Pekerja dan masyarakat.
Audiensi Forum Guru Honor Indonesia kpd Wkl.Ketua DPRD Medan
Kartenanya Rajudin meminta, bagi para PHL dan Kepling agar tetap di berlakukan Upah Minimum Kota (UMK), karena tidak sama kebutuhan biaya hidup di Kota Medan dengan kabupaten/kota lain di luar Medan.
“Tentunya Medan lebih tinggi. Jadi wajar para PHL dan Kepling di Kota Medan memperoleh honor sesuai dengan UMK yang ditetapkan Wali Kota Medan sebesar Rp3,2 juta/bulan,” kata Rajudin.
Audiensi Forum Guru Honor Indonesia kpd Wkl.Ketua DPRD Medan
Disisi lain bahwa Honor PHL dan Kepling ini harus disesuaikan dengan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II. “Kita sangat mengetahui bahwa PHL ini sangat mendukung pekerjaan para ASN, bahkan mereka melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, terlebih pada saan menghadapi Pandemi virus Corona (covid-19) saat ini yang sedang melanda negeri ini. Demikian juga para Kepling, yang harus memantau daerah lingkungannya untuk menghadapi kebutuhan administrasi, keamana lingkungan maupun pengawsasan pengembangan dampak covid-19 dilingkungan masayarakat di Kota Maedan,” ujarnya merinci pentingnya PHL dan Kepling.
Audiensi Kepling bersama Wkl Ketua DPRD Medan (H.Rajudin Sagala.SPdI)
Rajudin juga berharap kepada Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM dapat segera merespon dan bertindak bijaksana dan tetap berpedoman kepada kemaslahatan kepentingan masayarakat, terutama dalam menghadapi Pandemi Covid-19 saat ini.
“Saya berharap kepada Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM segera merespon dapat bertindak bijaksana dan tetap berpedoman kepada kemaslahatan kepentingan masayarakat, terutama dalam menghadapi Pandemi Covid-19 saat ini,” ujarnya penuh harap.
Jika harus melakukan penghematan dalam mempersiapkan APBD Kota Medan tahun 2021 ini, Dipoastikan Walikota juga mempunyai rasa sense of crisis dalam menhadapi pandemi saat ini, tanpa harus mengorbankan para PHLdan Kepling banyak mengalami kesulitan di masa pandemi sekarang ini.
Audiensi Bilal Jenazah,Penggali Kubur dan BKM mesjid bersama Wkl. Ketua DPRD Medan (H.Rajudin Sagala,SPdI)
“Sebaiknya Walikota Medan, mempertahankan, bahkan perlu menaikkan gaji honos PHL dan Kepling, bukan malah sebaliknyamengurasi gaji maupun honor mereka . Harusnya yang dipotong itu TPP para Kadis dan pejabat eselon 1 sampai dengan 4,” ujarnya.
Menurut Rajudin, penghematan anggaran bisa di lakukan pada proyek fisik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harusnya bisa direcofusing lagi. Kemudian, proyek yang belum mendesak masih bisa di tunda untuk tahun mendatang.
“Lebih baik, Pemko Medan fokus untuk meningkatkan kinerja menggenjot PAD dari beberapa aset milik Pemko, seperti Hotel Soechi. PAD hotel itu sudah hilang, akibat lambatnya Pemko menghitung biaya sewanya,” tegasnya.
Audiensi Karang Taruna M.Sunggal bersama Wkl.Ketua DPRD Medan
Sebab ujar Rajudin lebih jauh, dalam mengeluarkan dan memutuskan jumlah nominal honorarium PHL tersebut, Pemko Medan hanya mengacu kepada beban APBD tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Sementara kebijakan tersebut tanpa memikirkan kondisi beban ekonomi para PHL yang terjadi saat ini yang juga terdampak dari adanya pandemi Covid-19. “Oleh karenanya, saya mengharapkan agar Pemko Medan kembali mempertimbangkan surat edaran tersebut demi kemanusiaan dan agar disesuaikan dengan kebutuhan hidup saat ini”.
“Saya kira, semua OPD-OPD sangat membutuhkan tenaga PHL untuk membantu kegiatan operasional mereka. Bagaimana para PHL mampu bekerja maksimal jika kesejahteraan mereka saja kurang diperhatikan, ini seharusnya menjadi pertimbangan oleh Pemko Medan dalam mengeluarkan kebijakan yang adil,” ujarnya.
BPJS PBI kepada Guru Honor dan Penggali Kubur dan Bilal Mayit
Demikian juga halnya terhadap nasib para Guru Honor dan Penggali Kubur dan Bilal mayit di Kota Medan, yang harus mendapoat perhatian sama dengan anggota masyarakat lainnya di Kota Medan.
Selama ini para Guru Honor, Guru Madrasah, Guru Taman Pendidikan Alquran, para Ustadz dan Ustazah yang diketahui paling berjasa dalam mendidik anak bangsa, baik di sekolah Swasta maupun di Sekolah Negeri di seluruh jajaran pendidikan Kota Medan. “Sebagaimana kita ketahui para Guru Honor Guru Madrasah, Guru Taman Pendidikan Alquran, para Ustadz dan Ustazah diketahui selama ini paling berjasa dalam mendidik anak bangsa, baik di sekolah Swasta maupun di Sekolah Negeri di seluruh jajaran pendidikan Kota Medan,”
Demikian juga halnya terhadap penggali Kubur dan Bilal Mayit di seluruh Kota Medan. Dimana dimana petugas bilal mayit dan penggali kubur, merupakan orang-orang yang sangat mulia yang harus lebih diperhatikan kesejahteraannya. Sebab, apa yang mereka perbuat, semata-semata sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT, untuk kemaslahatan umat. “Ini telah menjadi fokus program saya dan Bobby. Agar peran mereka dapat diperhatikan. Semoga menjadi amal dan berkah. “Tidak saja para Guru Honor, Guru Madrasah, Guru Taman Pendidikan Alquran, para Ustadz dan Ustazah Seharusnya Pemko Medan dapat lebih menaikkan insentifnya dan dapat dibahas melalui pembahasan APBD Kota Medan tahun 2022 nanti dan sekaligus dapat memberikan bantuan untuk BPJS kesehatan dengan pola Penerima Bantuan Iuran (PBI), ujarnya mengakiri. ***
