#jack, medan –
Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, meminta Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution turun tangan memediasi konflik antara DPRD dengan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng).
“Pak Gubernur, saat ini di Tapteng sedang terjadi disharmonisasi antara DPRD dengan Bupati. Kami minta Gubsu selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah untuk memediasi kekisruhan itu,” kata Rahmansyah dalam rapat paripurna DPRD Sumut tentang penyampaian Ranperda P-APBD 2025 Pemprov Sumut yang dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, jika kondisi tersebut terus berlanjut, maka akan berdampak sosial di masyarakat Tapteng. “Hal ini tentu merugikan rakyat Tapteng terkait kondisi yang ada saat ini,” ujarnya.
Tanggapan Gubernur
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan akan segera mempelajari dan mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut.
“Saya baru dapat info minggu ini, baru disampaikan juga. Tapi belum saya terima dari eksekutif maupun legislatif Tapteng secara langsung,” ujar Bobby usai menghadiri sidang paripurna DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan.
Bobby menambahkan, hingga saat ini dirinya juga belum menerima keluhan langsung dari ASN maupun pejabat Pemprov Sumut. “Makanya nanti kita pelajari dasarnya apa dan kita cari solusinya. Karena setiap persoalan tentu ada jalan keluarnya,” ucapnya.
Akar Persoalan
Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, ketegangan antara DPRD dan Bupati Tapteng berawal dari absennya pihak eksekutif dalam rapat dengar pendapat serta pembahasan RPJMD.
Selain itu, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu juga disebut tidak menghadiri sidang paripurna DPRD saat pidato kenegaraan Presiden RI pada peringatan HUT ke-80 RI. Pada momen tersebut, bupati justru memilih menonton pidato Presiden Prabowo dari rumah bersama beberapa orang.
Perseteruan kian meruncing ketika DPRD Tapteng menyoroti penggunaan anggaran, terutama pendahuluan anggaran untuk perayaan HUT ke-80 Kabupaten Tapteng. Pergeseran anggaran itu dinilai tidak pernah disampaikan ke DPRD dan dianggap bertentangan dengan Instruksi Presiden tentang efisiensi.
Lebih lanjut informasi diterima, perseteruan antara DPRD dengan Bupati Tapteng juga disebut-sebut disebabkan adanya penolakan dari para wakil rakyat terhadap rencana pembangunan Jogging Track sepanjang 3 Km di kawasan Pantai Pandan.oleh Bupati Masinton Pasaribu. Sebab DPRD Tapteng mengakui pembangunan Jogging Track dengan anggaran sekitar Rp 3 miliar tersebut akan mengakibatkan terjadinya penggusuran rumah warga dan mematikan pelaku UMKM di kawasan Pantai Pandan, sehingga hal itu diyakini berdampak sosial dan gejolak di masyarakat. ***
