#jaka, asahan
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) mencatat selama kurun hingga 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan sejak Pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal 2020 lalu. Karena itu, dibutuhkan kerja bersama pemerintah pusat hingga ke desa, dengan memanfaatkan anggaran total Rp59,77 triliun melalui penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 dari APBN.
Hal itu disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi saat acara Penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Senin (13/12/2021).
Hadir dalam Acara Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut Kementerian Keuangan, Syafriadi, para Kepala Daerah, serta perwakilan instansi vertikal Pemerintah Pusat penerima dokumen.
Dalam paparannya, Gubernur menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan pengelolaan pemerintah hingga kondisi pertumbuhan berbagai bidang, serta target capaian pada tahun mendatang, terutama pertumbuhan ekonomi, dimana posisinya sempat berada pada level minus (-3,49%) di 2020 dan 3-4% per November 2021. Adapun peningkatannya diupayakan mencapai 4-5% di anggaran 2022. “Dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan di Sumut sebesar Rp59,77 triliun, sebanyak Rp39,85 triliun dialokasikan untuk dana TKDD. Sedangkan untuk pengalokasian DIPA di Sumut 2022 besarannya Rp19,92 triliun,” ucap Gubernur.
Untuk tahun depan, lanjut Gubernur, pembangunan pertanian (pangan) masih menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab menurutnya, sektor ini termasuk yang dinilai mampu bertahan di tengah pailitnya ekonomi global saat pandemi Covid-19 melanda dunia. “Tetapi idealnya memang kalau bisa di Sumut ini sampai Rp150 triliun (DIPA dan TKDD). Karena kalau kita perbandingkan dengan Provinsi Aceh yang mendapat Rp32 triliun, dengan jumlah penduduk Rp5,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan penduduk kita 15 juta jiwa, kita menerima Rp39 triliun, sehingga relative dekat. Meskipun Aceh punya dana otonomi khusus (Otsus) dan kita tidak, namun kalau korelasinya itu dihitung populasi dalam penerjemahan undang-undang, maka perlu dipertimbangkan agar bisa mengawal (harapan) ini hingga ke pusat,” sebut Edy.
Sedangkan upaya menggenjot laju pertumbuhan ekonomi, Edy meminta pemerintah kabupaten/kota seluruhnya untuk turut aktif dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan hingga pembinaan UMKM, mengelola secara maksimal sumber daya perekonomian yang potensial di daerah masing-masing, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata.
Dalam hal ini, dukungan Pemprov sebagai tangung jawab guna mempermudah akses distribusi bagi masyarakat, adalah memrogramkan pembangunan jalan provinsi sepanjang 450 km di 2022 dengan anggaran Rp2,7 triliun, dimana kondisinya masuk kategori rusak berat. “Namanya ada dana tahun jamak yang didahulukan dan dikerjakan di 2022. Nanti kita bayar secara bertahap menggunakan APBD kita. Ini cukup panjang, karena biasanya kita hanya bisa 30 km setiap tahun dari total jalan provinsi 3.000 km,” jelasnya lagi.
Karenanya, kata Gubernur, tahun 2021 harus dijadikan bahan refleksi dalam upaya perbaikan di 2022 mendatang. Terutama proyeksi indikator makro yang harus dicapai sebagai target bersama antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), menurunkan persentase kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan PDRB per Kapita, kualitas kesehatan masyarakat (anak) seperti penanganan gizi buruk dan stunting dan lainnya. “Ini yang harus sedang kelola bersama. Kita mau Sumut ini menjadi yang terbaik, sebagai ‘bamper’ wilayah Barat Indonesia. Jadi ini setiap bulannya kita kaji satu per satu. Termasuk capaian vaksinasi Covid-19 yang sekarang sudah mencapai 68 persen. Untuk (kabupaten/kota) yang belum (maksimal), nanti vaksinnya kita arahkan ke sana sehingga di akhir tahun terkejar 70%,” pungkasnya menjelaskan kondisi penanganan Covid-19.
Sementara Plt Kepala Kanwil DJPb Sumut Kemenkeu Syafriadi menjelaskan bahwa alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp19,92 triliun dibagi ke dalam 40 bagian anggaran, dilaksanakan oleh 908 satuan kerja yang disalurkan oleh 11 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.
Untuk Anggaran TKDD sebesar Rp39,85 triliun dialokasikan kepada 34 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dengan rincian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,87 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp22,69 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp3,06 triliun, DAK Non-Fisik sebesar Rp7,69 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp131,51 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp4,40 triliun. “Saya mengingatkan kembali apa yang telah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati sampaikan bahwa, dalam menghadapi ketidakpastian situasi pandemi, APBN tahun 2022 disusun untuk tetap mengantisipasi pandemi yang belum berakhir, bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Pemerintah terus melakukan program Reformasi Struktural untuk memperbaiki iklim usaha, daya kompetisi dan produktivitas, serta mendorong transformasi ekonomi untuk mempercepat dan memperkuat pemulihan ekonomi,” sebutnya.
Setelah menerima DIPA Bupati Asahan H. Surya, BSc menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan akan segera melakukan konsolidasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Asahan untuk mempercepat pembangunan. “Pemkab Asahan akan mempergunakan DIPA tersebut dengan sebaik-baiknya untuk Pembangunan demi Kesejahteraan masyarakat. Artinya Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk mendorong percepatan dan kelancaran pembangunan di Kabupaten Asahan”, Ucap Bupati. ***
