#jack, medan –
Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD Sumatera Utara (Sumut), Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, mengaku kecewa atas perilaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut, yang sebelumnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
“Kita tidak pernah berharap kejadian yang menimpah beliau terjadi pada pembangunan Sumut, untuk itu sudah pasti kita kecewa!,” ujar Timbul di Ruang Komisi D DPRD Sumut, Senin (30/6/2025).
Menurutnya, Gubernur Sumut, Bobby Nasution seharusnya membawa dan memilih sosok yang berintegritas dalam menjabat dijajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.
“Makanya jajaran di Pemprovsu itu dipilih harus teliti dan harus memiliki kepribadian yang berintegritas. Atas kejadian kemarin, Gubsu harus tegas dan instruksikanlah, jangan sampai ada lagi kasus yang serupa terjadi di Sumut,” ucapnya.
Timbul mengatakan, sebelumnya Kadis PUPR sempat hadir di Gedung DPRD Sumut, tepatnya di Ruang Komisi D dalam kegiatan rapat dengar pendapat (RDP).
“Berulang kali kami undang RDP, cuma sekali beliau datang. Padahal jika dia komunikasi dengan baik, kooperatif dan datang saat diundang legislatif, tidak akan terjadi kasus OTT itu,” tegas Timbul.
Ia juga menyampaikan, sudah berulangkali Komisi D meminta sejumlah data dan progres kinerja dari Dinas PUPR Sumut, namun tidak pernah diberikan, hingga kasus OTT terjadi.
“Kita sudah meminta data dan laporan progres dari mereka. Termasuk data yang menjadi persoalan pada OTT kemarin. Tapi hingga saat ini tak ada kami terima. Padahal jika kami terima akan menjadi perhatian dan atensi dan pengawasan dari kami,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar tersebut mengatakan, saat ini seluruh pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan terhadap Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja (TOP) khususnya dalam menjunjung azas praduga tidak bersalah.
“Walaupun kita kecewa, kita tetap harus menghormati proses hukum yang berlaku, dan kita berharap kasus tersebut tidak terjadi lagi di jajaran Pemprvsu,” kata Timbul.
Lebih lanjut, Timbul menyampaikan, saat ini, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seakan enggan melakukan komunikasi dan menghindari lembaga legislatif (DPRD) di Sumut.
“DPRD ini seakan-akan hendak dihindari para OPD, mereka seperti alergi. Padahal, jika mereka bekerja dengan menjalin komunikasi yang baik, maka pembangunan Sumut seharusnya berjalan optimal khususnya dalam melakukan pengawasan,” ujar Timbul.
Timbul meminta, Gubernur Sumut Bobby Nasution harus segera melakukan pergantian Kepala Dinas PUPR, agar pembangunan di Sumut tidak terganggu. “Gubsu harus segera copot dan ganti Kadis itu, mau diisi PLT ataupun PLH, yang pasti kita tidak ingin pembangunan di Sumut ini terhambat karena perilaku oknum nakal,” ucapnya. ***
