#jack, medan
Pada tahun 2023, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi akan mengebut banyak kegiatan strategis, termasuk pembangunan infrastruktur. Hal tersebut dilakukan, karena dua tahun terakhir, pembangunan daerah sempat terkendala pandemi Covid-19.
Kegiatan strategis atau pembangunan tersebut diuraikan Gubernur Edy Rahmayadi dalam lima misi. Yaitu misi bermartabat dalam kehidupan, bermartabat dalam politik, bermartabat dalam pendidikan, bermartabat dalam pergaulan dan bermartabat dalam lingkungan.
Hal itu dipaparkan Edy Rahmayadi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sumut Tahun 2023 di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Rabu (30/3/2022).
Terkait infrastruktur, Edy menyebutkan, pada tahun 2023, Pemprov menargetkan penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik. Jalan tersebut meliputi kawasan wisata, pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 497,14 km. Ia juga menargetkan tingkat kemantapan Jalan Provinsi Sumut mencapai 85%.
Selain itu, akan dilakukan optimalisasi jaringan irigasi kewenangan provinsi sekitar 78.000 hektare, yang merupakan kewenangan provinsi dalam rangka mempertahankan swasembada beras. Juga pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) MEBIDANG, pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 1.000 unit.
Serta penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak tujuh unit pembangkit listrik tenaga surya. “Ke depan 2023 akhir, saya berharap tidak ada lagi rakyat kita yang tidak bisa dialiri listrik,” kata Edy Rahmayadi.
Di bidang pendidikan, Edy menargetkan capaian indeks pendidikan sebesar 68.85 – 69.35 poin dengan menetapkan prioritas peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan melalui beberapa kegiatan strategis. Di antaranya, pembangunan unit sekolah baru menengah kejuruan dan khusus sebanyak 26 unit, pemberian bantuan operasional pendidikan untuk siswa jenjang SMK, SMK, dan SLB Negeri yang kurang mampu sejumlah 167.000 jiwa.
Di bidang kesehatan, Edy menargetkan pencapaian indeks kesehatan sebesar 75,75 – 76,25 poin. Dengan beberapa kegiatan strategis, yakni penanganan Covid-19 melalui penguatan pola 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis, pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
Selanjutnya pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting. “Ini benar-benar difokuskan, bapak bupati walikota, kita masih tinggi nilai stunting kita saya harap ini bisa kita jawab,” ucap Edy.
Selain itu, dilakukan juga peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 tempat tidur dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa Prof dr M Ildrem, kampanye gerakan masyarakat sehat, pemberian jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 jiwa. Serta layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan delapan unit mobil medis/bus kesehatan.
Untuk bidang pertanian, nilai tukar tani ditargetkan sebesar 111,41 poin. Dengan kegiatan strategis seperti peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi, peningkatan produksi daging kambing atau domba menjadi sebesar 1.537,50 ton, mempertahankan swasembada beras dan jagung, dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zuhdan Arif Fakrulloh mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, agar RKP terwujud dengan baik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama. Menurutnya OPD sudah didesain sedemikian rupa sesuai dengan kehendak kepala daerah. “Jadi kita memerlukan orkestrasi sehingga tujuan kita rancangan RKPD ini bisa dieksekusi dengan tepat,” ujar Zuhdan’
Zuhdan mengatakan, Pemerintah Pusat memberi dukungan dengan caranya tersendiri. Ia mengatakan dukungan bisa berupa platform, baik itu aplikasi ataupun aspek lainnya. “Karena ini akan memperbaiki kualitas tata kelola dalam pelayanan publik,” kata Zuhdan.
Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Pangdam I Bukit Barisan Achmad Daniel Chardin, Wakapolda Sumut Dadang Hartanto, dan Danlantamal I Belawan Djanarko Wibowo, Kepala Perwakilan BPK RI Eydu Oktain Panjaitan, serta Bupati dan Walikota se-Sumut. ***
