#jack, medan –
Anggota DPRD Sumatera Utara, Victor Silaen, menilai sektor pertanian harus menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah maupun nasional.
Menurut Politikus Partai Golkar itu dari daerah Pemilihan Siantar Simalungun itu bahwa pertanian memiliki peran strategis karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggantungkan sumber penghasilannya pada sektor tersebut. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya membuat program pembangunan pertanian, tetapi juga memastikan berbagai bentuk dukungan benar-benar sampai kepada petani sebagai sasaran utama.
“Rahasia pembangunan sektor pertanian kenapa? Karena hampir 70 persen penghasilan penduduk Indonesia ini adalah petani. Artinya, kalau sektor pertanian makmur, makmurlah rakyat Indonesia. Otomatis makmur juga negara ini,” kata Victor saat memberikan keterangannya, Selasa (18/8/2026) di Gedung dewan, Jln Imam Bonjol No 5, Kota Medan.
Ia mengatakan, dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian harus diperkuat secara menyeluruh, mulai dari penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan jalan usaha tani, hingga ketersediaan pupuk bersubsidi.
Victor menekankan, persoalan yang harus menjadi perhatian bukan sekadar memastikan program pemerintah tepat sasaran secara administratif, tetapi memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan.
“Dukungan-dukungan terhadap sektor pertanian ini harus diperkuat. Contohnya alsintan, jalan usaha tani, pupuk bersubsidi. Bagaimana ini harus kita pastikan sampai pada sasaran. Bukan hanya tepat sasaran, tapi benar-benar nyampe kepada sasarannya,” ujarnya.
Selain persoalan sarana dan prasarana, Victor juga menyoroti keberadaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Ia menilai keberadaan PPL seharusnya menjadi ujung tombak pemerintah dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta pelayanan kepada para petani.
Namun, menurutnya, masih terdapat PPL yang belum menunjukkan kinerja sebagaimana fungsi dan tugasnya. Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja para penyuluh pertanian yang ditempatkan di berbagai daerah.
“Kita minta para penyuluh pertanian itu dievaluasi kerjanya. Tugasnya adalah menyuluh. Penyuluh itu artinya harus memberikan pelayanan, pembelajaran, edukasi kepada petani,” tegasnya.
Victor menilai, seorang PPL semestinya memahami secara detail kondisi pertanian di wilayah tugasnya. Bahkan, seorang penyuluh idealnya mengetahui luas lahan pertanian, kebutuhan pupuk, jenis tanaman yang dikembangkan, hingga komoditas yang paling sesuai dengan kondisi tanah di wilayah tersebut.
Ia mempertanyakan apabila masih ada penyuluh yang tidak mengetahui kebutuhan dasar pertanian di wilayah binaannya.
“Kalau kita tanya, misalnya, PPL di kecamatan ini, dari luas persawahan yang ada di kecamatan itu, berapa sebenarnya jumlah pupuk yang dibutuhkan, tidak tahu. Di kecamatan ini tanaman apa sebetulnya yang diunggulkan, yang paling sesuai dengan kondisi tanah dan segala macamnya, juga tidak tahu,” katanya.
Menurut Victor, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas tenaga penyuluh di lapangan. PPL harus mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil petani.
Victor juga meminta pembangunan sektor pertanian diarahkan secara terpadu. Tidak hanya bantuan alat pertanian dan pupuk, pemerintah juga harus memperhatikan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan usaha tani, serta ketersediaan sumber air.
Ia menilai persoalan irigasi masih menjadi salah satu aspek penting yang harus dibenahi agar produktivitas pertanian dapat meningkat.
“Jadi sasaran pembangunan ini harus diarahkan dulu ke sektor pertanian. Baik dari segi infrastrukturnya, baik dari segi peralatannya, baik dari segi pupuk-pupuknya, maupun dari segi bibit,” ucap Victor.
Menurutnya, pada daerah yang belum memiliki jaringan irigasi memadai, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi seperti sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air pertanian.
“Kalau tidak ada irigasi, buat pemanisasi. Buat sumur bor. Misalnya di satu hamparan ini susah mendapatkan air, ya dibuat sumur bor. Sekarang ilmu dan teknologi sudah ada,” ujarnya.
Ia menilai pemanfaatan teknologi tersebut penting untuk memastikan lahan pertanian tetap produktif, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber air.
Selain pembangunan fisik dan bantuan kepada petani, Victor juga mendorong agar sektor pendidikan mulai diarahkan untuk mendukung perkembangan teknologi pertanian.
Menurutnya, lembaga pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan teknologi dan teknik, dapat diarahkan untuk menghasilkan inovasi berupa alat-alat pertanian yang sederhana, murah, dan sesuai dengan kebutuhan petani.
Ia menilai Indonesia tidak harus selalu memulai dari teknologi yang terlalu besar dan kompleks. Kebutuhan mendesak di lapangan justru dapat dijawab melalui pengembangan teknologi tepat guna untuk pertanian.
“Sektor pendidikan kita juga sudah harus mengarah ke teknologi-teknologi pertanian. Contohlah, enggak usah jauh-jauh kita mau buat mobil, buat apa dulu? Alat-alat pertanian dulu,” katanya.
Victor mencontohkan pengembangan alat seperti hand tractor, cultivator, alat penanam, hingga mesin pemanen yang dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja petani.
“Bagaimana buat hand tractor, bagaimana buat cultivator, bagaimana misalnya buat alat pemanen, alat penanam. Itu dulu. Jangan dulu terus mau apa namanya, pesawat,” ujarnya.
Ia menilai pengembangan teknologi tepat guna semacam itu akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap tenaga manual.
“Jadi sasaran teknik tepat guna itu yang harus kita dorong,” tambahnya.
Victor berharap pemerintah menjadikan penguatan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan, terutama mensejajarkan kebijakan dalam memenuhi makna dan arti “HUT 81 Tahun” Indonesia Merdeka. Menurutnya, jika produktivitas dan kesejahteraan petani meningkat, dampaknya akan dirasakan secara luas terhadap perekonomian masyarakat.
Ia juga meminta agar setiap kebijakan pertanian dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, dengan melibatkan petani, penyuluh, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya.
“Ini harus sebetulnya menjadi fokus pemerintahan saat ini. Pertanian harus diperkuat dari hulunya, infrastrukturnya, peralatannya, pupuknya, bibitnya, sampai pendampingan kepada petani,” pungkasnya. ***
