#jack, langkat –
Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH bersama Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menemui langsung masyarakat korban banjir dari Kecamatan Besitang dan Kecamatan Brandan Barat yang menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di Alun-Alun T. Amir Hamzah Stabat, Senin (20/04/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya terkait tuntutan bantuan Jaminan Hidup (JADUP) pasca banjir yang belum terealisasi. Aksi tersebut diikuti sekitar 2.000 warga terdampak.
Di hadapan massa aksi, Bupati Syah Afandin terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya hadir. Ia menjelaskan bahwa sejak Sabtu dirinya berada di Jakarta untuk memenuhi panggilan Menteri Pertanian.
“Saya mohon maaf karena tidak bisa langsung hadir sejak pagi. Saya berada di Jakarta memenuhi panggilan Menteri Pertanian terkait kondisi kemarau panjang yang akan kita hadapi. Pertemuan tersebut tidak bisa diwakilkan dan harus dihadiri langsung oleh kepala daerah,” ujarnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang telah menunggu sejak pagi, Syah Afandin mempercepat jadwal kepulangannya. Dari yang semula dijadwalkan terbang pukul 17.00 WIB dari Jakarta menuju Bandara Kualanamu, ia memajukan penerbangan menjadi pukul 15.00 WIB dan tiba di Stabat sekitar pukul 18.20 WIB untuk langsung menemui massa aksi.
Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan masyarakat korban banjir untuk memperoleh bantuan JADUP dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pendataan korban sesuai arahan Kementerian Sosial.
“Saya mendukung penuh apa yang disampaikan masyarakat. Pasca banjir, kami telah menerima instruksi dari Kementerian Sosial untuk melakukan pendataan kerusakan rumah, mulai dari ringan, sedang hingga berat. Saya juga telah memerintahkan kepala desa dan lurah untuk memastikan pendataan dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan pencairan bantuan JADUP berada di pemerintah pusat. “Dana ini berasal dari pemerintah pusat dan bukan berada di kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, kita harus bersama-sama memperjuangkannya,” tambahnya.
Bupati juga mengajak masyarakat untuk melakukan pendataan ulang guna memastikan validitas data yang akan diajukan kembali ke Kementerian Sosial. Ia bahkan menyatakan kesiapannya membawa perwakilan koordinator aksi untuk ikut menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah pusat.
“Kita akan data ulang, lalu kita bawa bersama ke pusat. Saya juga siap mengajak perwakilan masyarakat untuk mendampingi agar aspirasi ini dapat tersampaikan langsung,” ujarnya.
Salah seorang peserta aksi, Aprizal, menyampaikan bahwa sebelumnya data korban banjir telah diserahkan mulai dari tingkat lingkungan, desa/kelurahan hingga kecamatan dan diteruskan ke BPBD. Namun, karena belum ada realisasi bantuan, masyarakat merasa perlu menyampaikan aspirasi secara langsung ke pemerintah kabupaten.
Menanggapi hal tersebut, Bupati kembali menegaskan agar data yang telah ada dikumpulkan melalui koordinator untuk kemudian diperjuangkan bersama ke pusat. Ia juga mengingatkan agar masyarakat yang sudah menerima bantuan tidak kembali mengajukan data yang sama.
“Jika datanya sudah ada, serahkan melalui koordinator. Kita perjuangkan bersama ke pusat agar bantuan JADUP bisa terealisasi. Keputusan tetap ada di pusat, bukan di saya. Mari kita berdoa bersama agar upaya ini berhasil,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, sejumlah koordinator aksi secara langsung menyerahkan data korban banjir kepada Bupati Langkat sebagai bentuk keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan haknya
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP, Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto, S.STP, M.Si, Kepala Dinas Sosial Taufik Rieza, S.STP, M.AP, Kasat Pol PP Damaeka Putra Singarimbun, SSTP, serta sejumlah pejabat utama Polres Langkat.
Pertemuan berlangsung tertib dan kondusif, dengan harapan aspirasi masyarakat korban banjir dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat demi meringankan beban masyarakat terdampak. ***
