#sakina, medan
Kabar tentang oknum petugas Satpol PP yang bertugas mengamankan demonstrasi di depan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi memukul wartawan, menjadi topik hangat saat wartawan inimedanbung.com menyapa Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut), Muhri Fauzi Hafiz melalui pesan WhatsApp.
“Kalau terbukti benar oknum Satpol PP melakukan kekerasan pada salah satu rekan wartawan saat meliput aksi demo mahasiswa yang menuntut tentang kenaikan harga BBM Non Subsidi di Sumatera Utara, sore tadi di rumah dinas Gubsu, maka, sudah pantas Gubsu memberikan sanksi atau pencopotan langsung kepala Satpol PP yang menjabat saat ini,” ujar Muhri Fauzi Hafiz kepada inimedanbung.com Jumat, 7/5/2021.
Tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Pemerintah Provinsi merupakan bukti lemahnya bimbingan mental (Bintal) yang dimiliki. Kondisi ini bisa diakibatkan karena oknum Kepala Satpol PP tidak memahami apa yang menjadi tugas utama kelembagaan atau organisasi Satpol PP dijajaran pemerintah daerah. Partai Solidaritas Indonesia tidak pernah sepakat jika kesalahan pejabat Pratama yang menjabat harus ditanggung oleh bawahan yang mungkin masih berstatus kontrak/tenaga honorer.
“Gubsu tegas dong, berani ambil keputusan yang bermartabat untuk mencopot atau berikan sanksi tegas kepada oknum kepala satpol PP yang menjabat sekarang. Alasan nya ada dua, pertama, aksi kawan-kawan mahasiswa ke rumah dinas pastilah sudah diketahui, maka, berapa pun jumlah yang aksi pengingat pertama yang pasti harus disampaikan kepada semua petugas adalah kondisikan lapangan dengan kondusif. Kedua, kepala satpol PP harus turun tangan di lapangan karena ini aksi ke rumah dinas, dimana disana Gubsu tinggal dan berkumpul bersama keluarga, jangan hanya membiarkan petugas atau tenaga kontrak/honorer Satpol PP yang berjaga. Sehingga kalau terjadi kericuhan sampai peristiwa pemukulan kepada wartawan seperti informasi yang beredar, wajarlah kepala satpol PP pemprov Sumut ini diberikan sanksi tegas atau dicopot. Jika terbukti pemukulan terjadi, itu fatal dan pelanggaran berat untuk seorang pimpinan. Jangan hanya berani ambil gaji dan tunjangan dari APBD, namun tidak mampu menunjukkan pembinaan yang baik kepada bawahan, apalagi berani bertanggung jawab langsung atas kejadian yang melibatkan bawahan saat bertugas dalam mengamankan “Gubsu dan keluarga di rumah dinas,” kata Muhri Fauzi Hafiz menegaskan kepada inimedanbung.com.
Semoga rekan wartawan yang dipukul bisa memaafkan oknum Satpol PP dan jangan menuntut petugas, tapi kita sepakat menuntut Gubsu mencopot kepala Satpol PP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan keputusan yang bermartabat di bulan suci Ramadhan ini, pungkas Muhri Fauzi Hafiz mengakhiri. (*)
