#jack, medan
Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga mengingatkan agar Pemko Medan segera menertibkan tembok di sebelah pergudangan PT. Sumatra Tobacco Trading Compeny (STTC), di Kecamatan Belawan, yang tidak ada izin atau ilegal. “Nanti kita kros cek terkait izin, kalau memang izin belum ada kita minta Satpoll PP Pemko Medan dengan tegas harus dibongkar, jangan takut untuk membongkar. Bukan hanya itu saja seluruh bangunan yang menyalahi aturan harus kita tindak dengan tegas,” ujar Ihwan Ritonga, Senin (12/10/2020).
Ihwan mengakui banyak bangunan bermasalah di Kota Medan, tidak hanya tembok ilegal di sebelah pergudangan PT. STTC di Belawan. “Ada banyak bangunan yang bermasalah soal IMB di Medan, kita akan perdalam supaya tidak ada yang ditutup-tutupi,” tandas Ketua DPC Partai Gerindra Medan ini.
Kasi Terantib Kecamatan Belawan Lukman yang sebelumnya dikonfirmasi tidak membantah pembangunan tembok di atas lahan yang bersebelahan dengan lokasi pergudangan PT. STTC tidak memiliki izin dari pemerintah. “Memang belum ada izinya tembok itu, kalau bangunan di dalamnya atas nama PT. STTC. Kemarin Satpol PP ada datang ke lokasi, saat itu baru mereka (PT. STTC) tunjukan izinnya yang di dalam. Kalau pembangunan tembok belum ada,” ujar Lukman, Minggu (11/10/2020).
Lukman juga menjelaskan sampai saat ini pihak PT. STTC tidak ada berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam proses perizinan pembangunan tersebut. “Harusnya apa pun itu harus ada pada kita dulu, satu pun tak ada pengantar dari kita. Makanya aneh saja kok bisa PT. STTC menunjukan ke Satpol PP yang datang kemarin, menunjukan izinnya ke Satpol PP. Melalui siapa mereka membuatnya, macam terabaikan kita (pihak kecamatan) di sini dibuat pangusaha-pengusaha di Belawan ini. Izinnya atas nama PT. STTC,” kata Lukman.
Informasi diperoleh, lokasi pembangunan yang disebut PT. STTC saat ini masih dalam sengketa di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan. “Lagi diteliti tim masalahnya, sudah kita desposisi ke kasi 1 dan 2, bidang pengakajian mereka,” ucap Plt. Kepala BPN Medan Ridwan Lubis, kemarin.
Ridwan tidak mau menjelaskan lebih terperinci masalah apa yang sedang diteliti oleh tim BPN Medan. “Saya ini masih plt, nanti kalau sudah ada laporan kita jelaskan. Ini masalah tanah sudah lama ke pusat, orang-orang atas. Kalau tidak salah sudah sampai ke mabes, sudah lama tanah ini,” katanya. ***
