#jack, medan –
Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Muniruddin Ritonga, mendesak PT. Pertamina Patra Niaga Sumatera Bagian Utara untuk menambah stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite.
Hal itu dikatakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut sebagai bentuk sikap dirinya melihat fenomena masih sulitnya masyarakat mendapatkan akses pasokan BBM subsidi jenis pertalite.
Pasalnya, ia mengungkapkan bahwa masyarakat kerap berkeluh kesah jika pada sore hari, mayoritas tempat pengisian BBM atau SPBU kerap mengalami kehabisan stok pertalite. Akibatnya, ia menyampaikan bahwa masyarakat terpaksa mengisi BBM non subsidi jenis pertamax.
“Kita mendesak Pertamina segera mengatasi ini. Kalau sore hari, itu rata-rata pertalite sudah kosong. Apalagi di Kota Medan, masyarakat kerap berkeluh kesah akan hal itu,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, ketersediaan pasokan BBM subsidi merupakan salah satu fondasi utama masyarakat dalam melaksnakan aktivitasnya. Pasalnya, hal itu menjadi bagian penting di tengah mahalnya harga BBM lainnya seperti Pertamax senilai Rp16.250 perliter.
“Harga Pertalite Rp10.000 perliter itu saja sudah terasa berat bagi masyarakat. Apalagi ditambah pertamax yang melambung. Tentu ini menjadi keresahan bagi rakyat apabila mendapatkan pertalitepun sulit,” ucapnya.
Selain itu, ia mengungkapkan jika ketersediaan stok pertalite ada, antrean mengularpun kerap terjadi di beberapa titik SPBU yang ada di Kota Medan. Ia menilai hal tersebut cukup membuat masyarakat membuang waktu banyak dalam antrian tersebut.
“Kadang kalau sudah ngantri panjang, pasti penegendara khususnya roda dua itu bisa antri paling cepat setengah jam. Karena apa?, ya karena keterbatasan itu tadi. Belum lagi para petugas pengisi melewati proses scan barcode hingga kemudian pengisian, tentu itu menjadi faktor waktu yang disita cukup banyak,” tuturnya.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa persoalan ketersediaan BBM bersubsidi harus segera dituntaskan secara optimal. Ia menekankan bahwa jangan sampai masyarakat meluapkan amarah terlebih dahulu, baru PT.Pertamina bertindak. ***
