#jack, medan –
Pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 resmi berakhir. Meski penutupan berlangsung meriah dengan menghadirkan konser sejumlah band papan atas nasional, pelaksanaan ajang tahunan kebanggaan Sumatera Utara itu justru menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.
Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, menilai PRSU tahun ini gagal mencapai tujuan utamanya sebagai wadah promosi dan penggerak ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia bahkan mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turun tangan langsung untuk membenahi pengelolaan PRSU, termasuk mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya.
Menurut Rudi, sejak awal penyelenggaraan berbagai persoalan telah muncul dan menjadi sorotan publik. Mulai dari sepinya pengunjung, minimnya transaksi di stand UMKM, hingga tingginya harga tiket masuk dan biaya sewa stand yang dinilai membebani pelaku usaha.
“Semalam kan PRSU sudah selesai. Memang di akhir penutupan terlihat lebih meriah karena ada konser band papan atas Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dari awal pelaksanaan, persoalannya banyak. Pengunjung sepi, UMKM menjerit karena tidak ada pembeli. Itu yang harus menjadi evaluasi besar-besaran,” kata Rudi saat memberikan keterangan kepada, Senin (3/7/2026).
Ia menegaskan, evaluasi pertama yang harus dilakukan adalah meninjau kembali besarnya biaya sewa stand UMKM yang menurutnya terlalu mahal.
“Yang pertama, jangan terlalu memberatkan UMKM. Harga sewa stand sampai Rp20 juta sampai Rp25 juta bahkan ada yang lebih. Ini harus dievaluasi. PRSU seharusnya membantu UMKM berkembang, bukan malah membebani mereka,” ujarnya.
Selain itu, Rudi juga meminta penyelenggara mengkaji ulang harga tiket masuk yang dinilai menjadi penyebab rendahnya antusiasme masyarakat datang ke PRSU.
“Masalah tiket juga harus dievaluasi betul-betul supaya masyarakat antusias datang. Kalau pengunjung ramai, UMKM yang di dalam juga mendapatkan hasil. Tujuan PRSU itu kan meningkatkan ekonomi UMKM, meningkatkan penghasilan mereka, bukan sekadar acara seremonial saja,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan PRSU tidak boleh hanya diukur dari besarnya pemasukan penyelenggara, tetapi dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Yang lebih penting bukan hanya pemasukan PRSU. Yang paling penting itu promosi berjalan dan terjadi pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. UMKM bisa mempromosikan produknya dan mendapatkan hasil yang signifikan. Itu tujuan utamanya,” tegasnya.
Rudi juga secara terbuka meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengambil alih penanganan PRSU apabila jajaran direksi dan komisaris dinilai tidak mampu memperbaiki penyelenggaraan.
Bahkan, ia mendorong Bobby untuk melakukan evaluasi total terhadap manajemen PRSU.
“Kalau memang ke depan tidak mampu, kita minta gubernur mengevaluasi direksinya, komisarisnya. Jangan hanya menjadi beban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” katanya.
Menurut Rudi, absennya Bobby Nasution selama pelaksanaan PRSU menjadi sinyal yang patut diperhatikan. Ia menilai ketidakhadiran gubernur sejak pembukaan hingga penutupan bisa menjadi indikator adanya ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan PRSU.
“Bisa saja gubernur memang tidak puas melihat kondisi PRSU. Masa selama hampir satu bulan kegiatan, gubernur hanya sekali datang itupun karena ada anggota DPR RI yang sedang melakukan sidak. Itu bisa menjadi bahan evaluasi juga,” ujar Rudi.
Karena itu, ia meminta Bobby tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi turun langsung membenahi arah pengelolaan PRSU agar kembali menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara.
Rudi mengaku menerima banyak keluhan masyarakat melalui media sosial, terutama terkait mahalnya harga tiket masuk dan biaya sewa stand UMKM.
Ia menyebut banyak warga akhirnya mengurungkan niat datang ke PRSU karena harga tiket dinilai tidak sebanding dengan daya beli masyarakat.
“Di Facebook saya banyak sekali masyarakat yang mengeluh. Mereka bilang tiketnya terlalu mahal. Ada yang dari Binjai, ada yang dari Langkat, mereka bilang kalau datang berempat dengan tiket Rp75 ribu per orang, uangnya sudah habis hanya untuk masuk,” katanya.
Menurutnya, penyelenggara perlu menyediakan paket tiket yang lebih terjangkau agar masyarakat dari berbagai daerah tetap bisa menikmati PRSU.
“Harus ada paket-paket hemat supaya masyarakat lebih antusias datang. Jangan sampai orang sudah sampai di depan loket akhirnya pulang lagi karena harga tiket terlalu mahal,” ujarnya.
Salah satu keluhan warga yang diterima Rudi bahkan menggambarkan bagaimana mahalnya tiket membuat pengunjung membatalkan kunjungan ke PRSU.
“Benar sekali, tiket masuk mahal. Saat liburan lalu saya dan ponakan sudah sampai di loket PRSU. Waktu tanya harga tiket Rp75 ribu karena hari Minggu ada konser, kami langsung kaget. Ponakan saya langsung bilang, ‘Mahal kali, mending nonton di bioskop.’ Akhirnya kami putar balik dan tidak jadi masuk PRSU.” ucap salah satu Netizen yang masuk ke media Sosial Rudi.
Selain harga tiket, kritik juga datang terkait tarif sewa stand UMKM yang mencapai Rp20 juta hingga Rp25 juta per stand. Besaran biaya tersebut dinilai bertolak belakang dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong pertumbuhan UMKM, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Rudi menilai seluruh kritik tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar penyelenggaraan PRSU tidak terus kehilangan fungsi utamanya sebagai ajang promosi, hiburan rakyat, sekaligus penggerak ekonomi daerah.
Ia berharap Bobby Nasution mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PRSU sehingga penyelenggaraan tahun depan benar-benar berpihak kepada masyarakat dan pelaku UMKM, bukan sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. ***
