#jack, medan –
Anggota DPRD Sumatera Utara, HM Subandi, menegaskan Provinsi Sumut saat ini masuk dalam zona merah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dari total 116 ribu kasus TPPO di Indonesia, 52 persen atau sekitar 80 ribu lebih kasus terjadi di Sumut.
“Di kecamatan saya saja sudah ada yang menjadi korban. Ini nyata di depan mata kita,” kata Subandi.
Ia menilai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) seharusnya hadir memberi pencerahan kepada masyarakat, membimbing generasi muda dan orang-oramg yang tidak bekerja, serta menangani korban. Namun, dukungan anggaran dinilainya sangat minim.
“Untuk rumah aman saja anggarannya masih kurang, padahal mereka menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kalau tidak berpihak di anggaran, bagaimana masalah ini bisa diselesaikan?” ujarnya.
Secara program, apa yang disampaikan pemerintah dalam menangani kasus TPPO sudah baik. Namun, menurut Subandi, semua itu tidak didukung oleh anggaran yang memadai.
“Pandangannya bagus, tapi tidak apple to apple dengan anggaran. Bahkan jauh sekali. Seharusnya kalau kita tahu ini problem besar, harusnya anggaran itu masuk dalam prioritas di KUA-PPAS APBD. Tapi nyatanya tidak tersentuh sama sekali. Maka saya pakailah istilah Pak Prabowo tadi, paradoks. Perencanaannya benar, eksposnya bagus, tapi anggarannya tidak mendukung,” tegasnya.
Subandi juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di Sumut.
“Dana untuk pengawasan itu tidak ada. Sehingga tadi ada salah satu rekomendasi, kita akan rapat gabungan Komisi A dan E menyatukan Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi. Kita panggil untuk rapat,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumut Meryl Saragih menambahkan pentingnya langkah konkret dalam pencegahan TPPO.
“Ada pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang TPPO dan infrastruktur pengaduan dan hotline. Jadi keluarga harus tahu siapa di sana yang bisa dihubungi. Harus ada sentra pengaduan, program psikologi korban, cek kesehatan berkala. Pengawasan jadi kunci,” kata Meryl
Ia menyebut ada beberapa kabupaten/kota di wilayah kota besar dan pesisir yang masyarakatnya menjadi korban TPPO.
“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini gak bisa jalan sendiri, maka harus sinergi. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan juga harus dilakukan untuk pencegahan dan penanganan TPPO ini,” pungkasnya. ***
