#jack, medan –
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) memandang belum perlu diusulkan pembentukan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, cukup dengan merujuk pada Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib pada pasal 100.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Syaiful Ramadhan saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS dalam paripurna beragendakan penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Medan, Selasa (11/11/2025).
“Dalam Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib pada Pasal 100 menjelaskan bahwa : Anggota DPRD mempunyai hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyebarluasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan, ” jelas Syaiful.
Sosialisasi sebagaimana dimaksud, kata Syaiful, ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan pengamalan Pancasila serta memberikan pemahaman dan penghayatan pancasila kepada masyarakat.
“Kegiatan sosialisasi dilaksanakan maksimal 24 (dua puluh empat) kali dalam satu tahun, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah, ” jelasnya seraya mengatakan ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.
Fraksi PKS berharap Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat menerapkan asas hukum Lex Superior derograt Lex inferiori, yakni peraturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, terutama terhadap Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.
Dalam kesempatan tersebut, politisi PKS Kota Medan ini menyampaikan upaya untuk membangun kesadaran kolektif terkait penguatan dan pengetahuan wawasan kebangsaan yang luwes, sangatlah diperlukan ditengah gencarnya pengaruh dinamika globalisasi dan ideologi liberal, kapitalis serta sosialis yang telah menjadi ancaman nyata bagi destintegrasi bangsa dan eksistensi ideologi Pancasila.
” Wawasan merupakan suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang identitas kebangsaan atau jati diri bangsa serta lingkungannya berbasis ideologi Pancasila dan UUD 1945 dengan tidak menyampingkan aspek geografis wilayah nusantara demi mewujudkan tujuan nasional. Prinsip wawasan kebangsaaan menghendaki penguatan dan pemahaman ideologi Pancasila secara utuh dan menjujung tinggi supremasi hukum dan konstitusi (UUD 1945).Wawasan kebangsaan menempatkan tujuan nasional dalam satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ” pungkasnya. ***
