#jack, medan –
Kelangkaan BBM bersubsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Sumatera Utara menuai sorotan keras dari Komisi D DPRD Sumut. Kondisi tersebut dinilai bukan hanya menyulitkan masyarakat mendapatkan bahan bakar, tetapi juga mengganggu kelancaran distribusi barang, aktivitas ekonomi, hingga sektor pertanian.
Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, mendesak Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Prihatin dengan keadaan sekarang. Sulitnya mendapatkan BBM, khususnya yang bersubsidi di beberapa SPBU, menyebabkan antrean panjang. Kondisi ini mengganggu distribusi barang, hasil-hasil pertanian, aktivitas ekonomi masyarakat, bahkan antrean kendaraan sampai meluber ke badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas,” ujar Timbul di ruang kerjanya, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, berbagai alasan yang berkembang terkait terganggunya distribusi BBM harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. Ia meminta Pertamina tidak membiarkan masyarakat terus berspekulasi mengenai penyebab kelangkaan tersebut.
Ketua Komisi D, kata Timbul, meminta Pertamina menjelaskan secara terang apa sesungguhnya persoalan yang terjadi. Selain itu, Pertamina juga harus memperketat pengawasan terhadap seluruh SPBU untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai kuota dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi.
“Kami meminta Pertamina segera mengambil langkah-langkah penyelesaian. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban. Kami juga akan berkoordinasi dengan Pertamina Pusat untuk mengetahui persoalan sebenarnya. Kami tidak ingin mencampuri persoalan internal perusahaan, tetapi faktanya saat ini distribusi BBM di Sumatera Utara sedang bermasalah dan harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Sorotan lebih keras disampaikan anggota Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Viktor Silaen. Ia menilai alasan terhambatnya distribusi akibat persoalan angkutan tidak dapat dijadikan pembenaran apabila masyarakat terus mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi.
“Tidak ada alasan bagi Pertamina jika distribusi BBM macet hanya karena persoalan transportasi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian pasokan. Pertamina Sumbagut harus menjelaskan secara transparan apa sebenarnya yang terjadi,” kata Viktor.
Ia menegaskan, apabila ditemukan adanya kelemahan dalam tata kelola maupun manajemen distribusi, maka evaluasi terhadap jajaran pimpinan Pertamina di wilayah Sumatera Utara harus dilakukan.
“Kalau memang ada yang tidak mampu mengelola persoalan ini, evaluasi harus dilakukan. Bila perlu, jajaran manajemen yang bertanggung jawab mengundurkan diri. Jangan masyarakat yang terus menanggung dampaknya,” tegas Viktor.
Komisi D DPRD Sumut berharap persoalan kelangkaan BBM bersubsidi dapat segera diatasi agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal, distribusi logistik tidak terganggu, serta antrean panjang di SPBU yang menghambat lalu lintas tidak terus berulang. DPRD juga menegaskan akan terus mengawasi penanganan persoalan tersebut hingga masyarakat kembali memperoleh pelayanan distribusi BBM yang normal, transparan, dan tepat sasaran. ***
