#jack, medan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan yang bergabung di Panitia khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang penyelenggaraan Perpustakaan mengkritisi penyusunan draf Ranperda Perpustakaan.
Pansus mempertanyakan kompetensi tim ahli sebagai penyusun Ranperda berikut usulan keterlibatan pustakawan dan akademisi. “Kita berharap produk hukum yang kita terbitkan benar benar berkualitas dan bermanfaat. Maka itu, sangat menentukan keberadaan dan kompetensi tim ahli selaku penyusun Perda,” tandas Wakil Ketua Pansus Sudari ST saat menggelar rapat pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan di ruang Badan Musyawarah (Banmus) lantai II gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (6/7/2021).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus Sudari ST didampingi anggota Afif Abdillah, Wong Cun Sen dan Janses Simbolon ini juga dihadiri dari OPD Pemko Medan, Kabag Hukum Pemko Medan Laksamana Putra S, Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Medan Muara Dongoran, Tim ahli dari USU Abd Hafiz Harahap.
Dikatakan Sudari, adapun tujuan dibuatnya Perda supaya hasilnya maksimal dan benar benar bermanfaat bagi masyarakat. Maka, tim penyusun harus kompetensi dan memiliki sertifikasi guna menghindari multi tafsir. “Tujuan kita agar terhindar dari kesalahan dan keberadaan Perpustakaan dapat digemari anak anak. Kita sangat mendorong perpustakaan ke depan menjadi tempat belajar dan bermain bagi anak anak menghindari kecanduan game di internet,” ujar Sudari.
Pada kesempatan itu, Sudari mengingatkan bagian Hukum Pemko Medan agar setiap pembahasan berikutnya melalui 13 tahapan supaya melibatkan praktisi dan pustakawan. “Banyak yang perlu kita adopsi dari mereka,” pinta Sudari.
Masih dalam rapat, anggota Pansus lainnya, Afif Abdillah, menyampaikan agar pembuatan Perda Perpustakaan benar maksimal sehingga dapat menjadi standart perpustakaan kualitas yang baik di Kota Medan. “Keberadaan Perpustakaan di Medan diharapkan mampu merangsang minat baca yang tinggi. Kita bukan hanya melahirkan Perda tapi harus bisa menetapkan standart perpustakaan yang baik dan bisa menjadi pedoman ke daerah lain,” sebut Afif.
Sementara itu Kabag Hukum Pemko Medan Laksamana Putra S mengatakan, pihaknya dalam penyusunan naskah akademik Ranperda Perpustakaan tetap berdasarkan Permendagri No 80 Tahun 2015. Terkait usulan Pansus DPRD Medan, akan menjadi perhatian pihaknya dalam pembahasan berikutnya. ***
