#isvan, medan
Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima Anugerah Kebudayaan PWI pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023, Kamis (9/2/2023) di Gedung Serba Guna Pemprovsu. Trofi Abyakta Anugerah Kebudayaan ini diserahkan Ketua Umum PWI Pusat H. Atal S. Depari dalam perhelatan akbar yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Ketua MPR RI, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Panglima TNI, duta besar negara sahabat, Gubsu Edy Rahmayadi, segenap kepala daerah dan tokoh pers serta wartawan se-Indonesia itu.
PWI menilai Bobby Nasution sebagai kepala daerah yang konsen dalam pelestarian dan mengangkat kebudayaan serta kearifan daerah. Terbukti orang nomor satu Pemko Medan ini sukses mengembangkan sandang adat di Kota Medan menjadi fashion sehari-hari melalui digitalisasi sandang gaya Medan. Hasilnya pun telah tampak, tidak saja ke tingkat nasional tetapi juga internasional.
Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, Bobby Nasution yang saat menerima Anugerah mengenakan busana tradisional Melayu itu juga dinilai telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal.
Selain Bobby Nasution, sembilan kepala daerah lainnya di Indonesia juga meraih anugerah itu. Kesembilannya adalah Wali Kota Malang (Jatim) HM Sanusi, Bupati Serdang Bedagai (Sumut) Darma Wijaya, Bupati Kuningan (Jabar) Acep Purnama, Bupati Indragiri Hilir (Riau) HM Wardan, Bupati Agam (Sumatera Barat) Andri Warman, Bupati Halmahera Selatan (Maluku Utara) Usman Sidik. Kemudian Bupati Sleman (DIY) Kustini Sri Purnomo, Bupati Pesawaran (Lampung) Dendi Ramadhona K, dan Wali Kota Surabaya (Jatim) Eri Cahyadi.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyebutkan dunia pers saat ini sedang tidak baik-baik saja. “Pada hari peringatan Hari Pers Nasional sekarang ini, saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik baik saja. Saya ulang, dunia pers sedang tidak baik baik saja,” ungkap Presiden.
Jokowi mengatakan dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Namun lanjutnya, kini isu utama dunia pers sudah bergeser menjadi kebebasan pers yang bertanggung jawab. ***
