#isvan, medan –
Pengamat Kebijakan Publik dan Transparansi Anggaran, Muhri Fauzi Hafiz, menduga ada upaya membobol duit negara sebesar Rp 100 M lebih, di kegiatan pembangunan jalan dan jembatan untuk kepentingan strategis Provinsi Sumut.
Upaya tersebut, menurut Muhri Fauzi Hafiz, melibatkan pihak Waskita Karya (KSO), konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan oknum petinggi di Dinas PUPR Sumut.
“Berdasarkan dokumen Berita Acara progres fisik, No: 602/DPUPR-BW2885/2024 tertanggal 8 Mei 2024, yang ditandatangani Pengguna Anggaran Mulyono dan perwakilan KSO Lasino, disepakati persentase progres fisik hingga minggu ke 79 mencapai 67,46 persen dengan nilai rupiah Rp 1,786 Trilun. Progres ini berdasarkan validasi yang melibatkan konsultan Manajemen Konstruksi (MK) PT. Citra Daicona KSO,” ujar Muhri Fauzi Hafiz, Senin (08/7/2024).
Ternyata, lanjut Muhri, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama pihak PUPR Sumut, Inspektorat Sumut serta penyedia pada 28 ruas jalan, ditemukan ketidaksesuaian volume dan mutu pekerjaan sebagaimana kriteria desain. Nilainya mencapai Rp 101,786 M.
“Saya menduga, ada upaya membobol uang negara yang dilakukan pihak penyedia dan konsultan MK dengan menyampaikan progres fisik secara tidak benar. Ironinya, pihak PUPR Sumut dan penyedia justru akan melibatkan BPKP Sumut dan Inslektorat Sumut me-revieu hasil verifikasi teknis oleh tim teknis,” ujarnya.
Muhri melanjutkan, dirinya bukan tidak percaya terhadap BPKP Sumut maupun Inspektorat Sumut. Tetapi, sesungguhnya hal ini merupakan ranah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, karena lembaga ini memang diamanatkan oleh UUD 1945.
“Lagipula, temuan BPK ini sudah diakui oleh Pj Gubernur Sumut dan Kepala Dinas PUPR Sumut, sehingga tidak butuh bantuan BPKP Sumut lagi,” ujarnya.
Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini berharap, Pj.Gubernur Sumut, Agus Fatoni memperhatikan secara serius persoalan ini. Terlebih Pemprovsu memiliki defisit hampir Rp 1 Triliun TA 2023, sehingga menjadi beban beran APBD TA 2024.
Selain itu, sejak dimulainya proyek MYC 2,7 triliun ini, selalu menimbulkan banyak pertanyaan dan puncaknya terakhir proyek ini bermasalah “Jika tidak cepat diantisipasi, kita khawatir, proyek ini bisa menjadi temuan aparat penegak hukum (APH), pastinya akan banyak yang diduga terlibat,” ungkàpnya. ***
