#jack, medan
Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sumut banyak dijabat pelaksana tugas (Plt). Bahkan ini sudah berlangsung lama, hampir 3 tahun Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah memimpin Sumatera Utara, persoalan pimpinan OPD yang dijabat Plt tak pernah selesai.
Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga menilai, banyaknya OPD dipimpin Plt, maka roda pemerintahan tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, dia mengusulkan ada baiknya dibentuk Pansus DPRD Sumut untuk mengetahui penyebabnya. “Saya kira ada baiknya juga itu (Pansus dibentuk). Ini mendesak. Kenapa dan ada apa? Begitu lamanya jajaran eselon tidak defenitif bahkan rangkap jabatan. Roda pemerintahan pasti tidak efektif,” tegas Politisi PKB ini, Jumat (5/2/2021).
Ketika ditanya apakah sumber daya manusia (SDM) di Pemprovsu itu minim, sehingga belum ada yang cocok mengisi jabatan eselon II tersebut? Zeira menjawab, sebenarnya SDM di Sumut banyak. Hanya saja gubernur belum mampu memilih orang yang terbaik untuk membantu pekerjaannya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mendesak Gubsu Edy Rahmayadi untuk segera melantik pejabat eselon II hasil seleksi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), karena sudah 2 tahun kepemimpinan Edy-Ijeck hendaknya jangan lagi ada Plt (Pelaksana tugas) di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemprovsu. “Saya sudah menyampaikan kepada gubernur supaya segera dilantik, dia akan segerakan katanya. Dia yang ngomong sendiri ke saya. Jangan lagi Plt- Plt lah malu kita,” ujar Baskami, Rabu (03/02/2021) di Medan.
Baskami juga mengatakan, Gubsu sudah berjanji untuk segera melantik jabatan eselon II dalam waktu dekat. “Kita juga malu, karena dua tahun lebih kepemimpinan Edy-Ijeck, masih banyak organisasi perangkat daerah yang rangkap jabatan dan menjadi pelaksana tugasalias plt,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengaku kecewa, karena masih banyaknya jabatan yang dijabat Plt, bahkan beberapa diantaranya menjabat sebagai plt di dua OPD, seolah-olah tidak ada lagi putra daerah ini yang memiliki kemampuan.
Padahal, tambahnya lagi, masih banyak orang Sumut yang memiliki potensi untuk mengisi kekosongan jabatan di OPD. “Makanya kita kecewa kali. Kita kan maunya jangan Plt, kayak gak ada orang yang berpotensi di Sumut ini. Bisa dipakai, kalau memang tidak bagus bisa diganti. Kasih dulu mereka kebijakan,” tambahnya. ***
