#jack, medan –
Harapan ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan penjualan melalui Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 justru berubah menjadi kekecewaan. Sepinya pengunjung akibat mahalnya harga tiket masuk membuat banyak stan hanya dipenuhi penjaga, sementara transaksi jual beli jauh dari harapan.
Ironisnya, para pelaku UMKM telah mengeluarkan biaya untuk menyewa stan, menyiapkan stok barang, hingga menanggung biaya operasional selama pameran berlangsung. Namun investasi yang mereka keluarkan belum berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh karena rendahnya minat masyarakat datang ke arena PRSU.
Kondisi tersebut menuai kritik keras dari Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti. Ia menilai kebijakan harga tiket masuk PRSU telah menyimpang dari tujuan utama penyelenggaraan pesta rakyat yang sejak awal digagas sebagai wadah promosi produk unggulan daerah.
Menurut Rudi, tidak tepat apabila keberhasilan PRSU diukur dari besarnya pendapatan tiket masuk, sementara pelaku UMKM yang menjadi roh utama penyelenggaraan justru mengalami kerugian akibat minimnya pembeli.
“PRSU itu adalah ajang promosi. Kita harus memahami dulu apa tujuan sebuah ajang promosi. Sebagian besar penyelenggaraannya juga menggunakan anggaran APBD. Jadi target utamanya bukan mengejar pendapatan dari tiket, tetapi bagaimana UMKM Sumatera Utara bisa dipromosikan dan dikenal masyarakat seluas-luasnya,” katanya, Jumat (10/7/2026).
Ia menegaskan, mahalnya tiket masuk telah menjadi penghalang masyarakat untuk datang sehingga tujuan promosi produk lokal menjadi gagal.
“Dengan diberikannya harga tiket yang cukup mahal, itu sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan PRSU. Memang kita menginginkan adanya pendapatan daerah, tetapi itu bukan target utama. Ketika masyarakat enggan datang karena tiket mahal, artinya kita bukan lagi mempromosikan UMKM, tetapi justru menghambat perkembangan UMKM di Sumatera Utara,” tegas Rudi.
Rudi menilai para pelaku UMKM menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka telah membayar biaya sewa stan, membawa produk terbaik, dan berharap mendapatkan pasar baru. Namun kenyataannya, banyak pengunjung memilih mengurungkan niat datang karena harus mengeluarkan biaya yang dinilai terlalu tinggi hanya untuk masuk ke area PRSU.
“UMKM itu tidak mendapatkan stan secara gratis. Mereka sudah membayar. Mereka sudah mengeluarkan modal. Kalau orang tidak datang karena tiket mahal, bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil? Mereka datang untuk berdagang, tetapi pembelinya sangat sedikit,” ujarnya.
Ia meminta panitia penyelenggara tidak menutup mata terhadap jeritan para pelaku usaha. Menurutnya, evaluasi harga tiket harus dilakukan sebelum pelaksanaan PRSU berakhir agar para pedagang masih memiliki kesempatan memperbaiki omzet.
“Kami berharap panitia segera meninjau ulang harga tiket. Berikan kemudahan kepada masyarakat untuk datang. Kalau pengunjung ramai, otomatis UMKM juga mendapatkan manfaat karena barang dagangannya terjual,” katanya.
Politisi Komisi B DPRD Sumut itu mengingatkan bahwa penyelenggaraan PRSU semestinya berpihak kepada ekonomi kerakyatan, bukan justru membebani masyarakat dengan tarif yang sulit dijangkau di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu.
“Jangan hanya mementingkan kepentingan panitia, tetapi mengabaikan kepentingan para pelaku usaha. Keberhasilan PRSU bukan diukur dari berapa banyak uang yang masuk dari tiket, melainkan dari seberapa besar transaksi yang tercipta di dalam arena pameran,” ujarnya.
Menurutnya, daya beli masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih sehingga kebijakan tiket mahal menjadi kontraproduktif. Ketika masyarakat harus memilih antara memenuhi kebutuhan rumah tangga atau membeli tiket masuk PRSU, pilihan mereka tentu lebih mengutamakan kebutuhan pokok.
“Perekonomian masyarakat masih stagnan. Untuk membeli kebutuhan sehari-hari saja banyak yang kesulitan. Bagaimana mereka mau datang ke PRSU kalau tiketnya mahal? Akibatnya yang menanggung kerugian adalah para pedagang UMKM,” katanya.
Rudi bahkan mengusulkan agar harga tiket diturunkan secara signifikan, bahkan bila memungkinkan digratiskan. Menurutnya, keramaian pengunjung akan menghasilkan perputaran ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan mengejar pendapatan dari tiket masuk.
“Kalau bisa memang digratiskan. Kalau belum memungkinkan, paling tidak buatlah harga yang sangat terjangkau. Yang terpenting masyarakat datang. Kalau pengunjung ramai, UMKM bisa berjualan dan ekonomi bergerak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memberikan kesan bahwa penyelenggaraan PRSU lebih berorientasi pada bisnis dibandingkan menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kita berharap pemerintah provinsi jangan berbisnis dengan masyarakat. Ini adalah ajang promosi. Kalau memang tujuannya mempromosikan produk daerah, maka masyarakat harus diberi kemudahan untuk datang, bukan dipersulit dengan harga tiket yang tinggi,” tegasnya.
Rudi menilai sudah banyak contoh penyelenggaraan pekan raya di daerah lain yang mampu menarik jutaan pengunjung karena menerapkan harga tiket yang terjangkau serta menghadirkan hiburan yang menarik. Model seperti itu, menurutnya, layak dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara PRSU.
Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan PRSU seharusnya bukan besarnya pendapatan dari loket tiket, melainkan seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan para pelaku UMKM.
“Yang kita inginkan adalah transaksi jual beli yang besar. Produk-produk unggulan Sumatera Utara, mulai dari kuliner, kerajinan, ulos, hingga berbagai produk khas daerah benar-benar laku dan dikenal masyarakat. Kalau pedagang tetap sepi karena pengunjung sedikit, berarti tujuan PRSU sebagai pesta rakyat dan ajang promosi belum tercapai,” pungkasnya. ***
