#jack, medan –
Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Subandi SE MM menegaskan, sangat tidak tepat momentnya membahas usulan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur saat ini, melihat kondisi ekonomi rakyat sedang tidak stabil dan tentunya belum cukup kuat menopang daerah otonomi baru.
“Semangat pemekaran daerah harus diimbangi dengan perhitungan yang matang, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dan saat ini bukan momentum yang tepat untuk membahas pemekaran wilayah,” ujar Subandi kepada wartawan, Senin (27/4/2026) di DPRD Sumut menanggapi adanya usulan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur.
Subandi melihat, banyak daerah di Sumut masih memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, bahkan di bawah 11 persen, sehingga belum cukup kuat untuk menopang beban daerah otonom baru.
“Pemekaran itu bukan hanya soal semangat, tapi soal kemampuan. Kalau dipaksakan, justru akan menambah beban operasional dan biaya pegawai yang tidak sedikit,” ujar Subandi sembari menyatakan dukungannya terhadap Gubernur Sumut Bobby Nasution, agar daerah tidak terlalu buru-buru melakukan pemekaran, sebelum dicabut moratorium pemekaran.
Apalagi, kata politisi Partai Gerindra Sumut ini, pengalaman sebelumnya menunjukkan tidak semua daerah hasil pemekaran mampu berkembang dengan baik. Beberapa di antaranya justru mengalami kesulitan, karena perencanaan yang kurang matang dan tidak didukung kekuatan fiskal yang memadai.
Subandi juga menyoroti dampak pemekaran terhadap daerah induk yang bisa mengalami penurunan kapasitas keuangan, sehingga ia mendorong agar setiap wacana pemekaran dikaji secara komprehensif melalui studi akademis dan pembahasan bersama DPRD.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution juga melontarkan sindiran tajam terhadap wacana pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur yang disebut digagas Bupati Batubara, Baharuddin Siagian, karena resikonya bisa saja kabupaten itu bergabung kembali ke Kabupaten Asahan.
Namun sindiran Gubernur Sumut itu ditanggapi oleh Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur, Muslim Simbolon dan meyakini Gubernur Sumut akan bersikap rasional dan objektif dalam menilai usulan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur yang telah diperjuangkan sejak 2013.
“Keyakinan itu didasarkan pada pernyataan Bobby Nasution yang menegaskan bahwa setiap wacana pemekaran daerah harus berpijak pada hitungan akademis, bukan kepentingan politik sesaat,” ujar Muslim Simbolon. ***
