#jack, medan –
Ketua PSI Super Tbk Sumatera Utara, HM Nezar Djoeli ST, menyoroti target pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025 yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara sebesar Rp1,7 triliun.
Menurutnya, angka tersebut terlalu rendah dan terkesan “membohongi” Gubernur Sumatera Utara. Padahal, pada tahun sebelumnya (2024) realisasi pendapatan dari PKB mencapai Rp2,542 triliun, sementara pada 2023 sebesar Rp2,4 triliun lebih.
“Memang terjadi fenomena di Pemerintahan Sumatera Utara, di mana hari ini seluruh OPD itu melaporkan dengan pola Asal Bapak Senang (ABS),” ungkap Nezar, yang juga Anggota DPRD Sumut periode 2014–2019.
Nezar mengungkapkan, Kepala Bapenda Sumut Ardan Noor sebelumnya menyampaikan bahwa hingga 30 September 2025, pihaknya telah menghimpun Rp974 miliar dari PKB.
“Informasi yang disampaikan setelah pemutihan denda PKB akhirnya tercapai angka Rp974 miliar. Di satu sisi mungkin rakyat senang, tapi di sisi lain target Rp1,7 triliun dalam setahun adalah kemunduran bagi Pemerintah Sumatera Utara dibandingkan realisasi tahun 2024 dan 2023,” tegasnya.
Nezar berharap Kepala Bapenda tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
“Saya harap Bapak Ardan Noor jangan membohongi Gubernur atas realisasi Rp974 miliar itu. Sebab target Rp1,7 triliun justru jauh di bawah capaian dua tahun terakhir,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nezar menegaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara.
“Dalam tahun 2023 realisasi pendapatan PKB sebesar Rp2,4 triliun lebih, dan pada 2024 mencapai Rp2,5 triliun lebih. Itu realisasi, bukan target. Jadi kenapa tahun ini targetnya justru turun jadi Rp1,7 triliun? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan dari Pak Gubernur?” kata Nezar.
Ia menilai penurunan target tersebut berpotensi menyesatkan publik.
“Ini bisa menimbulkan kesan seolah-olah pemerintah sudah bekerja maksimal, padahal targetnya memang diturunkan. Padahal sebelumnya capaian PKB cukup tinggi,” tambahnya.
Nezar juga meminta DPRD Sumatera Utara untuk bersikap lebih kritis dalam menyikapi hal ini.
“Sebagai partai politik, khususnya PSI Super Tbk Sumatera Utara, kami mengajak para legislator agar lebih cermat terhadap laporan OPD, khususnya Bapenda Sumut dalam rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang diketuai Sekda dan Wakilnya dari Bappeda,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya Bapenda melaporkan secara terbuka capaian-capaian PAD kepada Ketua TAPD agar dapat diteruskan kepada Gubernur Sumatera Utara.
“Sekda dan Bappeda harus melaporkan secara resmi kepada Gubernur untuk dijadikan dasar pembangunan Sumatera Utara,” ujar Nezar.
Nezar pun mengingatkan agar jajaran TAPD dan OPD tidak memberikan informasi menyesatkan kepada Gubernur Bobby Nasution.
“Bagaimanapun, beliau sedang menyusun pembangunan Sumatera Utara melalui nawacita dan janji kampanyenya, termasuk program UHC yang membutuhkan dukungan anggaran besar,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Nezar menyarankan Kepala Bapenda Sumut yang baru, Ardan Noor, untuk menggali data dan informasi dari pemerintahan sebelumnya.
“Coba gali informasi terdahulu agar laporan yang disampaikan kepada Gubernur Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Surya benar-benar akurat,” pungkasnya. ***
