#jack, medan –
Penunjukan Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia, Dudy Purwagandhi, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara (Sumut) menuai sorotan dari Pengamat Politik dan Pemerintahan, Rafriandi Nasution.
Rafriandi menilai keputusan tersebut cukup mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan, khususnya terkait proses kaderisasi di tubuh PAN Sumut. Menurutnya, PAN sebenarnya memiliki banyak kader yang telah lama berproses, memiliki rekam jejak politik, serta mempunyai basis dan jaringan yang kuat di Sumatera Utara.
Ia menyebut, sejumlah kader yang duduk sebagai anggota DPR RI, DPRD Sumut, maupun pimpinan partai di tingkat daerah semestinya dapat dipertimbangkan untuk memimpin DPW PAN Sumut.
“Secara logika politik, ini cukup mengejutkan. Kenapa harus seorang menteri yang ditunjuk menjadi ketua partai di Sumatera Utara? Padahal banyak kader PAN yang sudah berprestasi dan berakar di Sumatera Utara,” kata Rafriandi saat memberikan keterangan, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, terdapat kader yang telah menjadi anggota DPR RI selama dua hingga tiga periode maupun kader yang berkiprah di DPRD Sumut. Mereka dinilai lebih memahami kondisi politik dan dinamika masyarakat Sumatera Utara karena telah lama bersentuhan langsung dengan konstituen.
Rafriandi mengatakan, seorang menteri memiliki tanggung jawab besar sebagai pejabat negara. Karena itu, ketika seorang menteri sekaligus dipercaya memimpin partai di daerah, dikhawatirkan akan muncul persoalan pembagian waktu dan fokus dalam menjalankan kedua tanggung jawab tersebut.
“Seorang pejabat negara itu seharusnya bisa melepaskan baju partainya ketika menjalankan tugas kenegaraan. Menteri memiliki tugas yang sangat luas. Sementara memimpin partai di Sumut juga membutuhkan waktu dan energi yang tidak sedikit,” ujarnya.
Ia menambahkan, Ketua DPW PAN Sumut tidak hanya bertugas menghadiri kegiatan seremonial atau rapat internal partai. Ketua DPW harus melakukan konsolidasi hingga ke seluruh wilayah Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota.
“Urusan partai itu membutuhkan kehadiran, siang dan malam. Harus melakukan konsolidasi di 33 kabupaten/kota. Pertanyaannya, apakah seorang menteri bisa membagi waktunya secara maksimal antara tugas kementerian dengan tugas partai?” kata Rafriandi.
Rafriandi menilai, keputusan tersebut juga berpotensi mengesampingkan kader-kader PAN yang selama ini membangun partai dari bawah.
Menurutnya, jika tujuan utama penunjukan ketua DPW adalah memperkuat PAN menghadapi Pemilu 2029, maka seharusnya partai menerapkan sistem merit dengan memberikan kesempatan kepada kader berdasarkan prestasi, pengalaman, loyalitas, serta kedekatan dengan masyarakat.
“Kalau memang bicara kaderisasi, berikan kesempatan kepada kader yang sudah berproses. Ada anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, ada juga ketua-ketua DPD yang punya prestasi dan jaringan. Mereka memiliki rekam jejak serta komunikasi yang kuat dengan masyarakat,” katanya.
Ia menilai, kader lokal memiliki keunggulan karena memahami karakter politik dan persoalan masyarakat Sumatera Utara secara langsung. Hal tersebut, menurutnya, penting dalam membangun kekuatan partai menjelang Pemilu 2029.
“Jangan sampai kader yang sudah berproses dan berakar di masyarakat justru tidak mendapatkan ruang. Kaderisasi itu harus memberikan kesempatan kepada orang yang mungkin belum terlalu dikenal untuk berkembang, bukan justru selalu mengambil figur dari luar,” ujar Rafriandi.
Selain persoalan kaderisasi, Rafriandi juga mengingatkan potensi munculnya persepsi konflik kepentingan apabila seorang menteri aktif sekaligus menjadi pimpinan partai di daerah.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan berarti menuduh adanya penyalahgunaan jabatan, melainkan perlu menjadi perhatian sejak awal agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap partai maupun pemerintah.
“Ini yang harus dijaga. Jangan sampai muncul persepsi bahwa fasilitas, jaringan atau sumber daya kementerian kemudian digunakan untuk kepentingan partai. Itu bisa menjadi masalah,” katanya.
Menurutnya, apabila batas antara tugas sebagai pejabat negara dan kepentingan partai tidak dijaga secara ketat, kondisi tersebut dapat membuka ruang bagi munculnya berbagai persoalan.
“Jangan sampai kemudian urusan partai bergeser menjadi urusan proyek. Misalnya muncul anggapan mencari celah proyek perhubungan untuk kepentingan tertentu. Niat awalnya mungkin baik, tetapi kalau tidak dikelola dengan integritas yang kuat, hasilnya bisa tidak baik,” tegasnya.
Karena itu, Rafriandi meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam kepengurusan PAN Sumut dapat menjaga batas yang jelas antara kepentingan partai dengan tugas pemerintahan.
Rafriandi juga menyoroti posisi PAN dalam peta politik nasional maupun Sumatera Utara. Ia menilai PAN masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan perolehan kursi pada pemilu mendatang.
Menurutnya, partai harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap strategi politik, termasuk menentukan figur yang benar-benar mampu bekerja membangun jaringan hingga tingkat akar rumput.
“PAN ini harus realistis melihat kondisi. Jangan hanya merasa bahwa semuanya sudah baik. Kalau perolehan kursi cenderung stagnan atau bahkan menurun, itu harus dievaluasi,” katanya.
Ia juga mengkritik sikap sebagian pengurus yang dinilai lebih banyak memberikan pujian kepada pimpinan partai daripada menyampaikan analisis objektif mengenai kondisi PAN di lapangan.
“Jangan hanya memberikan pujian kepada ketua umum. Pengurus di daerah harus berani menyampaikan argumentasi yang konkret dan ilmiah. Misalnya, target kursi 2029 berapa, strategi mencapainya bagaimana, daerah mana yang harus diperkuat, dan kader mana yang punya potensi,” ujarnya.
Menurut Rafriandi, keberanian menyampaikan kritik dan evaluasi merupakan bagian penting dalam membangun organisasi politik yang sehat.
“Partai membutuhkan analisis yang konkret. Jangan sampai di atas semuanya terlihat bagus, tetapi di lapisan bawah kader justru kesulitan bergerak,” katanya.
Rafriandi menegaskan, proses kaderisasi harus menjadi prioritas bagi PAN jika ingin memperkuat partai dalam jangka panjang.
Menurutnya, kaderisasi tidak cukup hanya dengan memberikan jabatan kepada figur yang memiliki popularitas atau posisi strategis di pemerintahan. Kaderisasi harus dilakukan secara berjenjang dengan memberikan kesempatan kepada kader untuk menunjukkan kemampuan dan membangun kepercayaan masyarakat.
“Kalau kita bicara kaderisasi, harus ada sistem merit. Siapa yang berprestasi, siapa yang bekerja di masyarakat, siapa yang punya jaringan dan mampu membesarkan partai, itu yang diberikan kesempatan,” tuturnya.
Ia menambahkan, kader partai juga harus membangun kepercayaan masyarakat melalui aktivitas sosial yang nyata. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya melihat simbol partai ataupun kegiatan seremonial.
“Warga partai harus menunjukkan aktivitas sosial yang nyata. Harus hadir di tengah masyarakat, membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, dan menunjukkan kinerja. Jangan hanya mengandalkan simbol partai atau kegiatan seremonial,” ujarnya.
Rafriandi berharap penunjukan Dudy Purwagandhi sebagai Ketua DPW PAN Sumut tidak justru menghambat proses kaderisasi dan konsolidasi partai di daerah.
“Jangan sampai penunjukan ini menjadi seperti menaruh gula agar semut datang dan berebut. Yang harus dibangun adalah sistem kaderisasi yang sehat, sehingga kader tumbuh dari bawah dan memiliki kemampuan untuk memimpin,” pungkasnya. ***
