#jack, medan –
Pengamat pemerintahan Rafriandi Nasution mengusulkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul terjadinya kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di Sumatera Utara.
Menurut Rafriandi, pemerintah harus tetap memastikan program MBG berjalan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi anak. Namun, mekanisme penyalurannya dinilai perlu dievaluasi dan tidak harus selalu menggunakan sistem dapur terpusat seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan sejumlah model alternatif agar program MBG tetap berjalan, tetapi risiko terhadap keamanan dan kualitas makanan dapat diminimalkan.
“Pertama, bagaimana pemerintah cepat tanggap agar MBG tetap jalan, tetapi modelnya dirubah. Misalnya, pihak pemerintah memberikan santunan atau bantuan kepada keluarga, kemudian keluarga diberikan daftar menu dan sebagainya. Sehingga yang menjamin anaknya makan terpenuhi itu keluarganya,” ujar Rafriandi saat ditemui di Gedung DPRD Sumut, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, model tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai pengawas. Dengan demikian, pengelolaan makanan tidak lagi terpusat dalam jumlah besar, melainkan dilakukan dalam kelompok-kelompok keluarga yang lebih kecil.
“Untuk pengawasannya bisa dikerjasamakan dengan PKK. Jadi satu model sistemnya adalah kelompok-kelompok kecil. Jangan diurus sampai ribuan, seperti sekarang yang terpusat di sekolah,” katanya.
Rafriandi menilai pola tersebut juga memungkinkan orang tua lebih mengetahui secara langsung makanan yang dikonsumsi anak. Pemerintah cukup menentukan standar kebutuhan gizi dan daftar menu, sementara keluarga dapat menyiapkan makanan sesuai ketentuan tersebut.
“Jadi bisa disalurkan ke rumah tangga-rumah tangga, tetapi diberikan daftar menunya. Sehingga masing-masing keluarga memasak sesuai dengan daftar menu itu. Dibuat kelompok-kelompok kecil dan diawasi oleh ibu-ibu PKK,” jelasnya.
Selain sistem berbasis keluarga, Rafriandi menawarkan model kedua berupa pemberian kupon makanan kepada penerima MBG.
Dalam skema ini, setiap anak atau keluarga mendapatkan kupon yang dapat ditukarkan ke rumah makan yang telah bekerja sama dengan pemerintah. Rumah makan tersebut nantinya menjadi sentra penyedia makanan di sekitar sekolah atau lingkungan tempat tinggal penerima manfaat.
“Yang kedua model kupon. Setiap keluarga atau anak itu kuponnya ditukarkan ke rumah makan-rumah makan. Jadi yang bisa menjamin persoalan makanan ini kan keluarga, ibunya, mamanya, dengan rumah makan,” katanya.
Ia menjelaskan, melalui model kupon, orang tua dapat membawa makanan dari rumah makan yang telah ditunjuk untuk kemudian dikonsumsi anak di rumah. Menurutnya, mekanisme tersebut juga memungkinkan makanan diterima dalam kondisi lebih segar.
“Misalnya setiap sekolah ada beberapa sentra rumah makan di situ, kemudian diberikan kupon. Mamanya pergi ke sana untuk mengambil lauknya, kemudian dibawa pulang. Jadi makanan bisa lebih segar dan kebutuhan anak tetap terpenuhi,” ujarnya.
Rafriandi juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan SPPG sebagai satu-satunya model dalam penyediaan MBG. Ia khawatir apabila dapur MBG berkembang dengan pola bisnis yang terlalu besar, akan muncul persoalan baru dalam pelaksanaannya.
“Jangan SPPG ini berubah menjadi rumah makan yang menyediakan untuk MBG. Lama-lama akan bersaing dan akhirnya berdiri tolak ukur keuntungan. Saya kira pola bisnis seperti itu harus dievaluasi,” tegasnya.
Menurut Rafriandi, model ketiga dapat berupa kerja sama langsung antara pemerintah dengan rumah makan yang berada di sekitar sekolah. Pemerintah dapat menunjuk sejumlah rumah makan yang memenuhi standar kebersihan dan gizi, kemudian memberikan kupon kepada siswa penerima MBG.
“Yang ketiga, kerja sama dengan rumah makan. Setiap sekolah ada beberapa sentra rumah makan di situ, kasih kupon. Jadi orang tua tinggal mengambil makanan untuk dibawa pulang,” katanya.
Ia menilai ketiga model tersebut perlu diuji dan dibandingkan efektivitasnya dalam beberapa bulan. Evaluasi tidak hanya dilakukan dari sisi biaya, tetapi juga dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, serta dampaknya terhadap pertumbuhan anak.
“Ketiga model ini akan dilihat, bagaimana biaya dan efektivitasnya. Evaluasi tiga bulan ke depan. Sistem yang sekarang ini efektif atau tidak, karena sudah ada kejadian keracunan, berarti kan harus ada evaluasi,” ungkapnya.
Rafriandi mengatakan evaluasi terhadap sistem MBG harus dilakukan secara serius, termasuk menyelidiki sumber penyebab keracunan dan memastikan pihak yang bertanggung jawab.
“Evaluasinya luar biasa penting. Sampai harus ada yang dipecat, harus ada yang diberhentikan, harus ada investigasi siapa yang menyebabkan, kumannya di mana, penyakitnya apa dan sebagainya,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah makanan yang berhasil dibagikan kepada siswa. Pemerintah juga perlu melihat dampak nyata terhadap kesehatan dan pertumbuhan anak.
“Nanti dievaluasi mana yang paling efektif. Pertumbuhan anaknya di mana yang paling baik. Kalau anak-anak di satu model pertumbuhannya lebih bagus, itu yang dikembangkan,” ujarnya.
Rafriandi berharap pemerintah tidak memaksakan satu sistem penyaluran MBG untuk seluruh daerah. Menurutnya, karakteristik setiap wilayah berbeda sehingga mekanisme pemenuhan gizi anak juga dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.
“Jadi jangan dipaksakan satu sistem saja. Kalau satu sistem terpusat seperti sekarang, kesannya juga menjadi bisnis karena semuanya disediakan dan dikelola dalam satu pola. Padahal yang paling penting adalah bagaimana anak-anak mendapatkan makanan yang aman, bergizi dan sesuai kebutuhannya,” pungkasnya. ***
