#jack, medan –
Ketua Komisi C DPRD Sumut Rony Reynaldo Situmorang SH MH, mengingatkan bahwa kebijakan razia terhadap kendaraan berpelat BL (Aceh) yang dilakukan Gubernur Sumut Bobby Nasution di wilayah Langkat berpotensi memicu gesekan antarwilayah Aceh dan Sumut.
Menurut anggota Fraksi NasDem ini kepada wartawan, Senin (29/9) di DPRD Sumut, langkah yang dilakukan Gubernur Sumut sangat sensitif dan dikhawatirkan membangkitkan kembali ketegangan hubungan antara Sumut dan Aceh.
Rony mencontohkan, persoalan antarprovinsi pernah mencuat dalam kasus klaim empat pulau beberapa waktu lalu, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Persoalan itu sempat menimbulkan pro kontra hingga akhirnya diselesaikan melalui jalur damai oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Dalam Negeri.
“Kita tentu tidak ingin luka lama kembali tergores hanya karena persoalan teknis di lapangan,” ujar Rony Reynaldo Situmorang sembari menambahkan, kebijakan razia sebaiknya dimulai secara merata di perbatasan provinsi lain, misalnya menuju Riau, Padang, dan daerah tetangga lainnya.
Dengan demikian, ujar politisi yang membidangi keuangan ini, tidak ada kesan diskriminatif terhadap Aceh atau dengan kata lain, alangkah bijaknya, jika Gubernur memulai penegakan aturan ini dari wilayah lain, agar tidak ada ruang politisasi maupun prasangka buruk.
Rony menilai, truk dengan pelat BK juga banyak keluar masuk ke wilayah Aceh tanpa masalah. Karena itu, jika razia dilakukan sepihak di Langkat terhadap kendaraan pelat BL, maka masyarakat Aceh bisa merasa diperlakukan tidak adil. “Padahal lalu lintas perdagangan antarwilayah selama ini berjalan harmonis. Jangan sampai kebijakan yang maksudnya baik justru mengusik kedamaian,” sambungnya.
Rony juga mengingatkan, seorang gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Dengan posisi itu, Bobby Nasution menjadi ikon Sumut yang harus mampu menjaga iklim kondusif, terutama di kawasan perbatasan yang rawan dipolitisasi.
“Kami di DPRD berharap, langkah-langkah strategis seperti ini dilakukan dengan pertimbangan matang, supaya tidak menimbulkan dampak sosial dan politik yang merugikan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hubungan baik antara Sumut dan Aceh harus dijaga sebagai modal penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Kerja sama antarwilayah di sektor perdagangan, pariwisata, hingga sosial budaya sudah terjalin erat. Jangan sampai kran persaudaraan yang sudah lama dibangun renggang hanya karena kebijakan teknis yang kurang komunikatif.
Sebagaimana diketahui, razia yang dilakukan Gubernur Sumut Bobby Nasution di Langkat ditujukan terhadap kendaraan pengangkut hasil bumi berpelat non-BK. Pihak Pemprov Sumut menegaskan bahwa kebijakan itu bukan bermaksud diskriminatif terhadap daerah tertentu, melainkan sebagai upaya menertibkan lalu lintas barang demi meningkatkan PAD. ***
