#jack, medan
Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang tidak konsisten dalam menentukan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pasalnya, disaat sejumlah anggaran direfocusing untuk penanggulangan Covid-19, Pemprovsu justru menganggarkan dana tak sedikit, mencapai Rp69 miliar lebih, untuk melakukan rehab kantor Gubernur yang terletak di Jalan Diponegoro No.30, Medan. “Pemprovsu terkesan tidak konsisten dalam menentukan prioritas anggaran APBD 2021.
Dalam keadaan pendemi Covid-19 ini seharusnya Pemprovsu mendahulukan yang urgen,” tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut itu, menanggapi renovasi Kantor Gubsu yang saat ini tengah dilakukan Pemprov Sumut, Senin (2/8/2021).
Apalagi, kata Zeira Salim, saat ini Sumut tengah mengalami Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga masyarakat membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. “Alih-alih untuk merenovasi gedung Kantor Gubernur, Gubsu Edy Rahmayadi lebih baik mempergunakan anggaran renovasi tersebut untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM–red),” ujar Zeira.
Zeira menilai pembangunan rehab gedung Kantor Gubsu di tengah suasana pandemi seperti sekarang ini merupakan proyek mercusuar dan menyakiti hati rakyat. “Sumut bermartabat hanya slogan. Hentikan pembangunan yang sifat nya mercusuar sebab saat ini rakyat butuh bantuan untuk makan,” tegas Zeira seraya menyatakan Pemprovsu seharusnya mengalihkan anggaran yang sifatnya dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Ekonomi masyarakat di Sumut yang terpuruk akibat PPKM harus menjadi atensi Gubsu,” ujar Zeira. ***
