#jack, medan –
Angka kemiskinan sangat meningkat di Sumatera Utara (Sumut) yang kini mencapai 7,36 persen atau 1,14 juta jiwa berdasarkan datan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Dinas Sosial Sumut Asren Nasution justru menegaskan bahwa persoalan kemiskinan bukan sepenuhnya tanggung jawab Dinas Sosial.
“Pertama untuk menjadi penekanan kita, stressing kita, bahwa persoalan kemiskinan bukan domain Dinas Sosial sendiri,” ujar Asren saat temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/10/2025)
Menurutnya, pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sementara Dinas Sosial hanya menjalankan peran teknis.
“Di semua OPD ada dititipkan program pengentasan kemiskinan. Hanya Dinas Sosial sebagai OPD teknis,” katanya menegaskan.
Asren menjelaskan, Pemprov Sumut telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melalui surat keputusan bertanggal 8 Maret 2024, dengan Gubernur sebagai penanggung jawab dan Sekda Sumut sebagai ketua.
Peta Sumatera Utara
“Inilah yang duduk semeja membahas fenomena-fenomena kemiskinan yang ada di Sumut. Kami adalah Pokja—Dinsos, Dinkes, Dinas Pendidikan—seluruh OPD jajaran Pemprov ada program pengentasan kemiskinan. Itu yang dikolaborasikan,” ucapnya.
Namun, dalam pernyataannya, Asren tidak menjelaskan secara spesifik berapa angka kemiskinan ekstrem di Sumut saat ini, berapa target penurunannya pada 2025, maupun indikator keberhasilan program Dinsos sejauh ini.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan, ketika kemiskinan meningkat dan program pengentasan tak terasa di akar rumput, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab penuh terhadap nasib 1,14 juta warga miskin di Sumut. ***
